PADANG, KOMPAS — Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menyatakan program perhutanan sosial yang mereka dampingi di Sumatera Barat mampu menekan laju deforestasi, bahkan berkontribusi menambah luas tutupan hutan. Pemerintah pun didorong memperluas program ini.
Direktur KKI Warsi Adi Junedi mengatakan, tutupan hutan Sumbar bertambah 3.884 hektar selama 2023. Luas tutupan hutan Sumbar pada 2022 sebanyak 1.737.964 ha lalu menjadi 1.741.848 ha pada 2023. Data itu didapat dari analisis citra satelit dengan aplikasi Sentinel II dan lainnya.
”Hampir separuh dari pertumbuhan itu disumbangkan program perhutanan sosial yang didampingi Warsi, belum termasuk yang didampingi pihak lain,” kata Adi di Padang, Rabu (24/1/2024).
KKI Warsi mendampingi 35 kelompok perhutanan sosial di Sumbar. Luas wilayahnya 83.639 ha dengan tutupan hutan seluas 58.865 ha pada 2022. Setahun kemudian, luas tutupan hutan bertambah 1.577 ha menjadi 60.442 ha. Adapun luas perhutanan sosial di Sumbar berdasarkan laman gokups.menlhk.go.id 333.417,97 ha yang terbagi atas 299 skema/kelompok.
Koordinator Patroli dan Pengamanan Kawasan Hutan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam Jasmir Jumadi (kiri) dan Ketua LPHN Sirukam Medison (kanan) berbincang dengan seorang pengunjung di Hutan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (8/11/2020).
Menurut Adi, kalau semua areal perhutanan sosial bisa mencapai hasil yang sama, kontribusi perhutanan sosial ini bisa saja mencapai 100 persen untuk pertumbuhan hutan Sumbar.
”Kami selalu mengimbau pemerintah bagaimana perhutanan sosial ini menjadi fokus utama, terutama di aspek penguatan setelah izin dikeluarkan agar masyarakat bisa mengelola dengan baik,” katanya.
Penasihat Senior KKI Warsi Rudi Syaf mengatakan, penambahan tutupan hutan tersebut mayoritas terjadi dengan suksesi alami. Sebagian lainnya dilakukan dengan campur tangan manusia melalui penanaman tumbuhan tertentu.
Menurut Rudi, kontribusi perhutanan sosial terhadap penambahan tutupan hutan itu menunjukkan masyarakat mampu mengelola setelah mendapatkan legalitas. Dampaknya, deforestasi bisa ditekan dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi.
”Kita harus terus memperluas hak-hak masyarakat untuk bisa mengelola hutan. Sebelum ada perhutanan sosial, yang bisa mengelola hutan hanya negara dan swasta. Itu harus terus diperjuangkan agar nagari-nagari lain yang punya kawasan hutan mendapatkan hak serupa,” ujarnya.
Warga mengambil getah pohon pinus di Hutan Nagari Simarosok, Kecamatan Baso, Agam, Sumatera Barat, Selasa (6/8/2019).
Nagari Sirukam
Adi melanjutkan, perhutanan sosial di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, bisa jadi contoh baik. Setelah mendapatkan izin, masyarakat nagari melakukan serangkaian upaya pemulihan hutan, salah satunya menanam kayu-kayuan sebanyak 12.100 bibit pada tahun 2017, 2020, dan 2021.
”Di Nagari Sirukam, lahan-lahan kritis yang berada di hutan nagari karena kegiatan penambangan liar, kini dipulihkan masyarakat melalui penanaman tanaman produktif dan kayu-kayuan,” katanya. Selain reboisasi, hutan di Sirukam juga dijaga dengan kegiatan patroli hutan oleh masyarakat.
Perhutanan sosial di Sirukam turut mendukung perekonomian masyarakat lokal. Warga mengembangkan komoditas berbasis tanaman kehutanan. Sejak mendapat persetujuan hutan nagari pada 2014, unit-unit usaha bernilai ekonomi berdasarkan potensi lokal dibentuk.
”Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kopi Aie Langgang yang meluncurkan merek Kopi Payung dengan kualitas fine robusta berhasil meraih keuntungan Rp 3 juta-Rp 4 juta per bulan dari usaha kopi yang dijalankan kelompok,” kata Adi.
Selain itu, pengembangan jasa lingkungan juga dilakukan di Nagari Sirukam melalui program pohon asuh. Kemudian, ada ekowisata di sekitar kawasan hutan nagari dan pengelolaan limbah organik.
Koordinator Patroli dan Pengamanan Kawasan Hutan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam Jasmir Jumadi (kiri) dan Ketua LPHN Sirukam Medison berpose di pohon kasiah baranak (Elmiliria forbisii) yang diasuh oleh seorang donatur di Hutan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (8/11/2020).
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyebutkan, pemprov sudah menyiapkan sekitar 500.000 hektar hutan kegiatan perhutanan sosial. Pencapaiannya sudah lebih dari separuhnya dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
”Skema ini dilaksanakan langsung oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama,” kata Yozarwardi.
Yozarwardi menambahkan, sistem pengelolaan perhutanan sosial di Sumbar telah menjadi percontohan di tingkat nasional. Perhutanan sosial diharapkan dapat mengubah tata kelola hutan menjadi pengelolaan bersama masyarakat dan negara yang menjamin kelestarian sumber daya hutan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Sumber : https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/24/perhutanan-sosial-di-sumbar-tekan-laju-deforestasi
